Mengejutkan, Laporan PBB soal Pembangunan Mandalika

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait pembangunan di Mandalika.

Mengejutkan, Laporan PBB soal Pembangunan Mandalika

Jumat (9/4/2021) pagi, Dorna Sports selaku promotor dan pemegang hak komersial mengumumkan bila Kejuaraan Dunia MotoGP baru bisa kembali ke Indonesia pada 2022.

Setelah sebelumnya menjadi cadangan di Kejuaraan Dunia MotoGP 2021, Indonesian Grand Prix akhirnya dimundurkan menjadi Maret 2022 di Mandalika International Street Circuit.  

Sirkuit dengan panjang 4,32 km tersebut merupakan bagian dari proyek turisme bernilai 3 miliar dolar AS di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang di dalamnya termasuk sejumlah hotel, resor, dan sebuah lapangan golf.

Jika sudah siap, tim-tim dan pembalap MotoGP rencananya akan menguji Sirkuit Mandalika setelah balapan di Asia Tenggara. Itu artinya, setelah GP Malaysia, 29-31 Oktober, mereka akan mengunjungi Mandalika.

Dengan dimundurkannya MotoGP di Mandalika, kini trek tersebut hanya akan menjadi tuan rumah salah satu balapan di seri Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK). Rencananya, WSBK Indonesia akan menjadi lomba ke-11, dari total 13 di WSBK 2021, pada 13-14 November mendatang.

Di tengah upaya Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku promotor MotoGP Indonesia melakukan percepatan penyelesaian sirkuit, kabar tidak sedap datang.

Pada 31 Maret, dalam pernyataan bersama yang dipimpin Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter, menyoroti kerusakan rumah, ladang, sumber air, serta situs budaya dan agama, serta pengusiran penduduk.

Dalam laporan itu disebutkan, penduduk lokal diancam dan diusir paksa tanpa kompensasi. Informasi ini, menurut De Schutter, berasal dari “sumber-sumber terpercaya”.

Baca Juga:

Proyek turisme yang digarap Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini sudah menerima 1 miliar dolar AS dari investasi swasta yang dikelola Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Laporan tersebut mengkritik kurangnya uji tuntas dari AIIB dan mengecamnya karena “terlibat” dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena gagal mencegahnya.

“Mengingat sejarah kelam pelanggaran HAM dan perampasan tanah di wilayah tersebut, AIIB dan bisnis tidak dapat berpaling dan menjalankan bisnis seperti biasa,” kata sejumlah ahli yang menulis laporan itu, seperti dikutip Autosport.

“Kegagalan mereka untuk mencegah dan menangani risiko pelanggaran HAM sama saja dengan terlibat dalam pelanggaran semacam itu.”

De Schutter menambahkan, proyek Mandalika membuat komitmen bagus Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengedepankan faktor-faktor HAM, diuji.

“Pembangunan pariwisata skala besar yang menginjak-injak hak asasi manusia pada dasarnya tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan,” tutur De Schutter.

“Kami melihat sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran ini hanya akan menguntungkan segelintir pelaku ekonomi daripada populasi secara keseluruhan.

“Perekonomian pasca-COVID harus fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan mata pencarian mereka dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Di akhir laporannya, De Schutter mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum.

“Kami juga meminta AIIB dan bisnis swasta untuk tidak mendanai atau terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata De Schutter.

 

 

 

dibagikan
komentar
MotoGP Indonesia di Mandalika Diundur Tahun Depan

Artikel sebelumnya

MotoGP Indonesia di Mandalika Diundur Tahun Depan

Artikel berikutnya

Marquez Masih Tanda Tanya untuk MotoGP Portugal

Marquez Masih Tanda Tanya untuk MotoGP Portugal
Muat komentar